Katila Diusulkan Sebagai Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Negara
Peserta FGD sepakat untuk menindaklanjuti kegiatan ini, dengan terus mempromosikan Provinsi Lampung khususnya Kawasan Timur Lampung (Katila) sebagai alternatif pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Kemudian berkomunikasi dan menyampaikan gagasan tersebut ke DPR/DPD, MPR, Presiden maupun jajaran kementerian/lembaga terkait.
Ketua Yayasan Alfian Husin, Dr Andi Desfiandi, di Bandarlampung menyebut, usulan tersebut sudah dikaji dari berbagai disiplin ilmu dan aspek yang diperlukan. "Usulan itu setelah melalui kajian komprehensif," jelasnya, Rabu.
Sosiolog dari FISIP Universitas Lampung, Dr Barthoven Vivit Nurdin berpendapat, faktor budaya sangat penting dalam merencanakan suatu program. Lampung memiliki hubungan yang baik antara masyarakat pendatang dengan pribumi.
Berdasarkan data struktur demografis, kata dia, terdapat banyak etnis yang berada di Lampung, seperti suku Jawa, Lampung, Sumatera, dan lainnya yang hidup secara harmonis. Hubungan sosial masyarakat Lampung juga terbagi berdasarkan hubungan darah dan hubungan tanah.
Menurutnya, kondisi sekarang ini banyak lahan milik masyarakat Lampung sudah berganti kepemilikan ke orang yang bukan Lampung asli. Masyarakat Lampung juga memiliki social capital tradisi turun temurun nemui nyimah, sehingga dapat hidup secara harmonis dengan masyarakat lain.
"Ha-hal tersebut dapat dijadikan acuan perpindahan ibu kota dengan kondisi masyarakat yang heterogen nantinya," ujar Dr Barthoven Vivit Nurdin. (*)
Alamat link terkait :Katila Diusulkan Sebagai Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Negara
0 Response to "Katila Diusulkan Sebagai Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Negara"
Posting Komentar