Pekan Depan, Rencananya Gempar Bakal Kembali Berdemo
PESAWARAN, LAMPUNGUPDATE.COM – Ratusan massa yang menamakan diri Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Pesawaran (Gempar), Lampung, mendatangi kantor Bupati Pesawaran, di Binong, Kecamatan Gedongtataan, Senin, 24 Juli 2017. Rencananya, pekan depan mereka akan kembali melakukan aksi serupa.
"Ya, rencananya minggu depan kami akan berdemo kembali," jelas salah satu koordinator aksi kepada lampungupdate.com, Rabu.
Aksi mereka itu, kata dia, sebagai bentuk kepedulian sebagai rakyat Pesawaran yang geram dengan berbagai persoalan dan kondisi yang ada, termasuk dugaan carut marutnya birokrasi yang terjadi saat ini. Banyak dugaan persoalan di Kabupaten Pesawaran yang harus dibenahi. "Persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan persoalan lainya harus segera ada perbaikan," paparnya.
width="640">
Pada unjuk rasa Senin kemarin, massa mulai berdatangan sekira pukul 10.00 WIB dengan membawa keranda mayat dan sejumlah poster bernada kritikan. Mereka menuntut Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona, dalam pengangkatan pejabat eselon II, III dan IV setengahnya harus warga asli Pesawaran, serta meminta bupati mengeluarkan Perbup tentang tenaga honorer juga berasal dari masyarakat setempat.
Kemudian, meminta bupati agar masyarakat di daerah ini dilibatkan secara langsung dalam setiap pembangunan dan mereka menganggap keberadaan tenaga ahli hanya menghambur hamburkan keuangan daerah dan belum dibutuhkan, karenanya perlu dibubarkan.
Selain itu, Gempar menuntut untuk menindak tegas oknum makelar proyek dan jabatan di satuan kerja yang dapat menimbulkan citra buruk Pemkab Pesawaran, serta mengganti Kepala Dinas BPPMD karena diduga telah mengeruk keuntungan pribadi, sehingga merugikan desa, utamanya dalam pengelolaan dana desa.
Massa juga mendesak bupati melakukan evaluasi jabatan Kadis Kesehatan karena dinilai telah gagal dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan sehingga terkesan amburadul, termasuk keberadaan rumas sakit daerah tidak berfungsi. Lalu, bupati juga harus menolak waralaba dan membina pedagang tradisional sesuai kontrak politik dengan pedagang pasar,” teriak Korlap Aksi.
Sorotan lainnya mengenai kinerja Dinas PU Pesawaran. Mereka menilai kinerja PUPR Pesawaran harus dievaluasi, karena banyaknya pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kegiatan yang dihasilkan tidak berkualitas, akibatnya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Pesawaran.
“Kami meminta Kapolres untuk mengusut adanya dugaan permainan uang dalam pelaksanaan tender di sejumlah dinas, karena pemenang tender sudah ditentukan. Selain itu, usut secara tuntas korupsi di Dinas Perhubungan dalam dugaan pengadaan kapal,” ujar Korlap Aksi. (*)
Pada unjuk rasa Senin kemarin, massa mulai berdatangan sekira pukul 10.00 WIB dengan membawa keranda mayat dan sejumlah poster bernada kritikan. Mereka menuntut Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona, dalam pengangkatan pejabat eselon II, III dan IV setengahnya harus warga asli Pesawaran, serta meminta bupati mengeluarkan Perbup tentang tenaga honorer juga berasal dari masyarakat setempat.
Kemudian, meminta bupati agar masyarakat di daerah ini dilibatkan secara langsung dalam setiap pembangunan dan mereka menganggap keberadaan tenaga ahli hanya menghambur hamburkan keuangan daerah dan belum dibutuhkan, karenanya perlu dibubarkan.
Selain itu, Gempar menuntut untuk menindak tegas oknum makelar proyek dan jabatan di satuan kerja yang dapat menimbulkan citra buruk Pemkab Pesawaran, serta mengganti Kepala Dinas BPPMD karena diduga telah mengeruk keuntungan pribadi, sehingga merugikan desa, utamanya dalam pengelolaan dana desa.
Massa juga mendesak bupati melakukan evaluasi jabatan Kadis Kesehatan karena dinilai telah gagal dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan sehingga terkesan amburadul, termasuk keberadaan rumas sakit daerah tidak berfungsi. Lalu, bupati juga harus menolak waralaba dan membina pedagang tradisional sesuai kontrak politik dengan pedagang pasar,” teriak Korlap Aksi.
Sorotan lainnya mengenai kinerja Dinas PU Pesawaran. Mereka menilai kinerja PUPR Pesawaran harus dievaluasi, karena banyaknya pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kegiatan yang dihasilkan tidak berkualitas, akibatnya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Pesawaran.
“Kami meminta Kapolres untuk mengusut adanya dugaan permainan uang dalam pelaksanaan tender di sejumlah dinas, karena pemenang tender sudah ditentukan. Selain itu, usut secara tuntas korupsi di Dinas Perhubungan dalam dugaan pengadaan kapal,” ujar Korlap Aksi. (*)
Alamat link terkait :Pekan Depan, Rencananya Gempar Bakal Kembali Berdemo
0 Response to "Pekan Depan, Rencananya Gempar Bakal Kembali Berdemo"
Posting Komentar